SOAL PERTANYAAN
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut, kecuali …A. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran
B. Mewujudkan cita‐cita penguasa agar mampu mempertahankan kekuasaannya
C. Mewujudkan cita‐cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis
D. Mengandung Norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain‐lain
penyelenggara negara memegang teguh cita‐cita moral rakyat yang luhur Asas yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan falsafah negara, disebut asas....A. Filosofis
B. Psikologis
C. Sosiologis
D. Organisasi
Salah satu landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika, adalah batang tubuh UUD 1945, yaitu...A. Pasal 1 ayat 1
B. Pasal 27
C. Pasal 30
D. Pasal 31
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat disimpulkan, yaitu ... .A. Membedakan orang Indonesia dengan orang bukan Indonesia
B. Tidak hanya sebagai pedoman hidup, tetapi memberikan aturan tertulis tentang pandangan hidup orang Indonesia
C. Memberikan arah dan pedoman tentang bagaimana orang Indonesia itu bersikap dalam hubungan sosialnya yang bersumber dari ciri‐ciri kepribadian tiap suku bangsa di Ind nesia
D. Aturan tertulis yang diberikan sebagai satu‐satunya pedoman dalam kehidupan social
Bangsa Indonesia pada hakikatnya selalu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Khaliknya merupakan ... .A. Animisme
B. Dinamisme
C. Monoteisme
D. Politeisme
Di bawah ini merupakan peran aktif warga negara dibidang pendidikan, yaitu...A. Ikut memberi masukan untuk memecahkan persoalan‐ persoalan pendidikan nasional
B. Memberikan perlindungan kemerdekaan agama bagi setiap warga negara
C. Ikut mendukung program pertukaran dan pengiriman misi kebudayaan
D. Ikut mengambil keputusan terhadap kebijakan pendidikan
Asimilasi di Indonesia masih merupakan suatu masalah yang belum terselesaikan, titik permasalahan asimilasi lebih mengarah kepada....A. Perbedaan kebudayaan etnis
B. Perbedaan warna kullit
C. Perbedaan kedudukan sosial
D. Perbedaan adat istiadat
Kaelan menegaskan bahwa pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut, kecuali …A. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakekatnya mempunyai kedudukan lebih rendah daripada batang tubuh UUD 1945
B. Dalam kaitannya dengan tertib hukum maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945
C. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
D. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok‐pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal‐pasal UUD 1945
Jika Undang‐Undang Dasar berlaku sepenuhnya secara efektif dalam suatu negara, maka Undang‐Undang itu mempunyai....A. Semantik
B. Nominal
C. Pragmatik
D. Normatif
Berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa peraturan Pemerintah adalah suatu produk untuk menjalankan....A. Undang‐Undang Dasar
B. Tap MPR
C. Undang‐Undang
D. Keputusan Presiden
"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik” adalah bunyi pasal 1 ayat i yang termuat dalam....A. UUD 1945
B. UUD RIS 1949
C. UUD 1950
D. Piagam Jakarta
Menurut Pasal UUD 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh‐sungguh dihadapan....A. MPR atau DPR
B. DPR dan DPD
C. DPD dan MPR
D. Mahkamah Agung dan aksa Agung
Dalam UUD 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang‐ undang terdapat dalam ....A. Pasal 28
B. Pasal 29
C. Pasal 30
D. Pasal 31
Kedudukan UUD 1945 dapat memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini merupakan faktor....A. Idiil
B. Kebahasaan
C. Kesejarahan
D. Konstitusional
Syarat‐syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of lawadalah adanya, kecuali …A. Proteksi konstitusional
B. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak
C. Pemilihan umum yang bebas
D. Pendidikan sejarah
Apabila pertanggungjawaban menteri bukan kepada Presiden tetapi kepada DPR maka sistem pemerintahan akan berubah menjadi sistem....A. Parlementer
B. Presidentil
C. Republik
D. Monarkhi
Sumber hukum positif pada Sistem Pemerintahan Indonesia periode 1949‐1950 adalah....A. UUD 1945
B. UUD Sementara 1950
C. Konstitusi RIS 1949
D. UUD 1949
Segala putusan MPR yang mengikat seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah anggota MPR adalah.....A. Keputusan MPR
B. Ketetapan MPR
C. Kebijakan MPR
D. Putusan MPR
Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota....A. Konstituante dan Parlemen
B. DPR dan MPR
C. MPR dan Konstituante
D. DPR dan Konstituante.
Suatu organisasi masyarakat baru dapat dikatakan sebagai negara apabila telah memenuhi unsur‐unsur antara lain sebagai berikut....A. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain.
B. Wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain
C. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat
D. Rakyat, pulau, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lai
Pernyataan tidak ada negara dalam negara adalah salah satu sifat dari bentuk negara.....A. Federasi
B. Konfederasi
C. Kesatuan
D. Serikat
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui Pemilu dari setiap....A. Provinsi.
B. Kabupaten
C. Kota
D. Kecamatan
Setelah Amandemen UUD NKRI menganut sistem pemerintahan....A. Kerajaan
B. Republik
C. Parlementer
D. Presidensial
Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan fungsi presiden sebagai....A. Simbol negara
B. Pemenang pemilu
C. Kepala pemerintahan
D. Kepala negara
Pemilihan umum dalam sistem demokrasi adalah sebagai....A. Tujuan
B. Alat
C. Hasil utama
D. Dasar
Hal‐hal yang dapat menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut…A. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atas namanya yang masih berlaku
B. Turut ayah atau ibu
C. Permohonan yang dikabulkan
D. Pewarganegaraan
Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dariA. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
B. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
C. DPD dan seluruh anggota DPR
D. DPD dan seluruh anggota BPK
Bentuk peraturan yang semata‐mata dikeluarkan oleh Presiden dan mempunyai derajat yang sama dengan Undang‐undang, yaitu....A. Undang‐Undang
B. Perpu
C. PP
D. Keppres
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang‐undang dalam hal ihwal....A. Bencana alam
B. Bencana nasional
C. Bahaya kehidupan negara
D. Kegentingan memaksa
Pembentukan kabinet secara koalisi dimungkunkan pada sistem pemerintahan....A. Monarkhi
B. Republik
C. Presidensial
D. Parlementer
PEMBAHASAN
No. 01
A. Salah, karena Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran, merupakan Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara.
B. Benar, bahwa Mewujudkan cita‐cita penguasa agar mampu mempertahankan kekuasaannya bukan merupakan Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara.
C. Salah, karena Mewujudkan cita‐cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis merupakan Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara.
D. Salah, karena Mengandung Norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain‐lain penyelenggara negara memegang teguh cita‐cita moral rakyat yang luhur, merupakan Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara.
No. 02
A. Benar, filosofis adalah asas yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan falsafah negara
B. salah, psikologis adalah asas yang memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum, yang terdiri dari psikologi anak, perkembangan anak, psikologi belajar dan bagaimana proses belajar anak
C. salah, sosiologis adalah asas yang berkaitan dengan keadaan masyarakat, perkembangan dan perubahannya, kebudayaannya, hasil kerjanya yang berupa pengetahuan dan lain sebagainya
D. salah, organisasi adalah asas yang memperhitungkan bentuk dan struktur bahan pelajaran yang akan disampaikan.
No.03
A. benar, karena pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik
B. salah, karena pasal 27 menjelaskan tentang persamaan dan kedudukan dalam hukum
C. salah, karena pasal 30 menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara dala pembelaan negara
D. salah, karena pasal 31 menjelaskan tentang pendidikan
No. 04
A. Salah, karena membedakan orang Indonesia dengan orang bukan Indonesia merupakan kesimpulan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
B. Salah, karena tidak hanya sebagai pedoman hidup, tetapi memberikan aturan tertulis tentang pandangan hidup orang Indonesia merupakan kesimpulan Pancasila sebagai dasar Negara.
C. Benar, bahwa memberikan arah dan pedoman tentang bagaimana orang Indonesia itu bersikap dalam hubungan sosialnya yang bersumber dari ciri‐ciri kepribadian tiap suku bangsa di Indonesia merupakan kesimpulan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
D. Salah, karena aturan tertulis yang diberikan sebagai satu‐satunya pedoman dalam kehidupan social merupakan Pancasila sebagai dasar Negara.
No. 05
A. Salah, karena animisme adalah kepercayaan pada arwah‐arwah atau roh‐roh leluhur yang sudah meninggal.
B. Salah, karena dinamisme adalah kepercayaan pada benda‐benda yang mempunyai kekuatan gaib.
C. Benar, bahwa monoteisme merupakan percaya atau mengakui pada satu Tuhan Yang Mahas Esa.
D. Salah, karena politeisme merupakan percaya atau mengakui adanya banyak Tuhan.
No. 06
A. benar, karena ikut memecahkan persoalan‐persoalan pendidikan nasional merupakan contoh peranan warga negara di bidang pendidikan
B. salah, karena memberikan perlindungan kemerdekaan agama bagi setiap warga negara merupakan contoh peranan warga negara di bidang agama
C. salah, karena ikut mendukung program pertukaran dan pengiriman misi kebudayaan merupakan contoh peranan warga negara di bidang kebudayaan
D. salah, karena patuh terhadap norma‐norma kehidupan yang berlaku merupakan contoh peranan warga negara di bidang hukum
No. 07
A. Betul, karena perbedaan kebudayaan etnis merupakan salah satu masalah sosia di Indonesia terutama sejak diterapkan otonomi daerah
B. kurang tepat,perbedaan warna kulit di Indonesia tidak merupakan kendala
C. kurang tepat, karena perbedaan kedudukan sosial bukan merupakan faktor penghambat
D. salah, karena perbedaan adat istiadat bukan merupakan faktor penghambat
No. 08
A. Benar, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakekatnya mempunyai kedudukan lebih rendah daripada batang tubuh UUD 1945, bukan merupakan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945, sebab yang benar adalah Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakekatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.
B. Salah, karena Dalam kaitannya dengan tertib hukum maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945, merupakan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945.
C. Salah, karena Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, merupakan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945.
D. Salah, karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok‐pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal‐pasal UUD 1945, merupakan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945.
No. 09
A. Salah, karena semantik yang dimaksud adalah secara yuridis diakui tetapi dalam prakteknya tidak dilaksanakan
B. Benar, karena nilai nominal nominal apabila secara hukum konstitusi itu diakui kedudukannya oleh negara, tetapi tidak semua ketentuan dilaksanakan
C. Salah, karena tidak ada keterkaitanya dngan pragmatik
D. Salah, karena normatif artinya secara hukum diakui dan semua ketentuan yang ada dilaksanakan secara murni dan konsekuen
No. 10
A. Benar, karena peraturan Pemerintah adalah suatu produk untuk menjalankan UUD
B. Salah, karena Tap MPR juga untuk menjalan UUD 1945
C. Salah, Undang‐undang untuk menjalankan UUD 1945 dan Tap MPR
D. Salah, karena Keputusan residen untuk menjalan UU dan PP
No. 11
A. Benar, karena pernyataan negara kesatuan tersebut dirumuskan dalam konstitusi UUD 1945
B. Salah, karena pada saat berlakunya RIS bukan negara kesatuan tetapi negara serikat
C. Salah, karena UUDS dinyatakan tidak berlakunya lagi,walaupun meghendaki adanya negara kesatuan
D. Salah, karena Piagam Jakarta sebagai bagian dari proses hingga ditetapkan UUD 1945
No. 12
A. benar, karena menurut pasal 9 UUD 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh‐sungguh dihadapkan MPR
B. Salah, karena DPR dan DPD sama‐sama lembaga perwakilan rakyat dan keduanya adalah sebagai anggota MPR
C. Salah, karena DPD dan MPR anggota DPD adalah juga anggota MPR
D. Salah, karena Mahkamah Agung dan Jaksa Agung sama‐sama Lembaga penegak hukum
No. 13
A. benar, karena pasal 28 UUD 1945 membahas tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang‐undang
B. salah, karena pasal 29 UUD 1945 membahas tentang kebebasan beragama
C. salah, karena pasal 30 UUD 1945 membahas tentang hak dan kewajiban dalam pembelaan negara
D. salah, karena pasal 31 UUD 1945 membahas tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan
No. 14
A. salah, karena faktor idiil yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa indonesia sebagai bahasa negara adalah Sumpah Pemuda
B. salah, UUD’45 bukan merupakan faktor kebahasaan tetapi faktor konstitusional yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
C. salah, UUD’45 bukan merupakan faktor kesejarahan tetapi faktor konstitusional yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
D. benar, karena memberikan landasan konstitusi bagi kedudukan bahasa Indonesia
No. 15
A. Salah, karena proteksi konstitusional, merupakan Syarat‐syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law.
B. Salah, karena pengadilan yang bebas dan tidak memihak, merupakan Syarat‐syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law.
C. Salah, karena pemilihan umum yang bebas, merupakan Syarat‐syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law.
D. Benar, bahwa pendidikan sejarah bukan merupakan Syarat‐syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law.
No. 16
A. Benar, karena pemerintahan sistem parlementer menteri tidak bertanggungjawab kepada Presiden tetapi kepada DPR
B. Salah, karena pemerintahan sistem Presidential meneri‐menteri bertanggungjawab kepada Presiden
C. Salah, karena republik merupakan bentuk pemerintahan
D. Salah, karena monarkhi bentuk pemerintahan kerajaan
No. 17
A. Salah, karena pada saat itu UUD 1945 berlaku pada periode 1
B. Salah, karena UUD Sementara baru diberlakukan mulai 17 Agustus 1950
C. Benar, karena saat itu yang diberlakukan hukum posif
D. Salah, karena RIS yang memuat banyak pasal jika banding Dasar yang lainnya
No. 18
A. Salah, karena keputusan MPR hanya mengikat kedalam
B. Benar, karena ketetapan MPR mengikat baik keluar maupun mengikat kedalam artinya termasuk anggota MPS sendiri
C. Salah, karena kebijakan MPR bersifat intern
D. Salah, karen ptutusan MPR sifatnya mengkat kedalam
No. 19
A. Salah, karena tujuan pemilihan tidak untuk memilih Konstituante dan Parlemen
B. Salah, karena tujuan pemilihan tidak untuk memilih DPR dan MPR
C. Salah, karena tujuan pemilihan tidak untuk memilih MPR dan Konstituante
D. Benar, karena Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante
No. 20
A. Benar, karena persyaratan negara perlu ada unsur‐unsur rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain
B. Salah, karena tidak ada unsur rakyatnya
C. Salah, karena tidak ada unsur pengakuan dari negara lain
D. Salah , karena adanya unsur pulau
No. 21
A. Salah, karena federasi merupakan negara bagian
B. Salah, karena konfederasi cenderung negara gabungan
C. Benar, karena kesatuan tidak istilah negara dalam negara
D. Salah, serikat juga termasuk negara bagian
No. 22
A. Benar, karena anggota DPD dipilih setiap provinsi
B. Salah, karena di tingkat Kabupataen tidak ada perwakilan DPD
C. Salah, karena di tingkat Kota tidak ada perwakilan DPD
D. Salah, karena di tingkat Kecamatan tidak ada perwakilan DPD
No. 23
A. Salah, karena negara Indonesia bukan negara Kerajaan
B. Salah, karena Republik adalah bentuk pemerintahan
C. Salah, karena pemerintahan Indonesia bukan sistem parlementer
D. Benar, karena Indonesia menganut sistem presidensial
No. 24
A. Salah, karena presiden sebagai simbol jika sistem pemerintahannya menganut parlemen
B. Salah, karena pemenang pemilu tidak ada keterkaitannya
C. Benar, karena Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan
D. Salah, karena presiden sebagai kepala negara kurang tepat
No. 25
A. Salah, karena tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan
B. karena pada pemerinratahan menganut asas demokrasi pemilihan umum adalah sebagai sarana atau alat bukan tujuan
C. Salah, karena pemilihan umum bukan merupakan hasil utama tetapi hanya merupakan sarana atau alat
D. Salah, karena pemilihan umum merupakan syarat utama atau dasar dari negara yang berasaskan demokrasi.
No. 26
A. Benar, karena mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atas namanya yang masih berlaku, merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan kehilangan kewarganegaraan RI.
B. Salah, karena turut ayah atau ibu, merupakan salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan.
C. Salah, karena permohonan yang dikabulkan merupakan salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan.
D. Salah, karena pewarganegaraan juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan.
No. 27
A. Salah, anggota MPR bukan terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah
B. Salah, anggota DPR bukan terdiri dari DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
C. Benar, anggota MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD
D. Salah, anggota DPR bukan terdiri dari DPD dan seluruh anggota BPK
No. 28
A. Salah, karena kedudukan UU di atas PP atau UU
B. Benar, karena Perpu mempunyai kedudukan yang sama dengan UU
C. Salah, karena PP mempunyai kedudukan lebih rendah dengan Perpu
D. Salah, karena Keppres mempunyai kedudukan lebih rendah dengan Perpu
No. 29
JAWABAN : D. Kegentingan memaksa
UU pasal 22 ayat 1
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang‐undang.
No. 30
A. Salah, karena monarkhi tidak dikenal dinegara kesatuan yang berbentuk republik
B. Salah, karena di republik Indonesia yang menganut UUD 1945 tidak dikenal sistem parlementer
C. Salah, karena sistem presidesial di mana menteri‐menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden
D. Benar, karena Pembentukan kabinet secara koalisi dimungkunkan pada sistem pemerintahan
Advertisement